Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel ikut bersuara terkait rencana penundaan Pemilu serentak tahun 2024. Penundaan Pemilu dinilai menunjukkan kemunduran demokrasi di Indonesia.

“Posisi PKS tegas menolak. Karena menunjukkan kemunduran berdemokrasi di Indonesia,” tegas Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel asal PKS, Muzayyin Arif saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (08/02/2022).

Menurut Muzayyin Arif tidak ada alasan logis Pemerintah menunda pelaksanaan Pemilu serentak 2024 pada saat agenda lain sejauh ini masih dijalankan.

“Kan paling tampak pemindahan Ibu Kota Negara yang sampai menguras anggaran negara Rp400 an triliun,” katanya.

Apalagi, sambung, Muzayyin, Pilkada serentak 2020 lalu tetap digelar meski di tengah puncak Pandemi Covid-19.”Jadi kalau alasan Pandemi, kenapa ketika itu dipaksakan. Kemudian jika alasan keuangan negara, pemindahan ibu kota tetap dipaksakan,” ujarnya.

Lebih jauh, Muzayyin Arif menyatakan Pemilu serentak sendiri sudah disepakati dan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi II DPR, KPU dan Bawaslu.

“Penyelenggara negara baik itu KPU, Bawaslu, Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri menyepakati tahun 2024, pada bulan Februari akan melaksanakan pemilu serentak,” katanya.

Muzayyin Arif pun yakin masyarakat Indonesia menolak rencana penundaan Pemilu serentak ini. “Sebagai bagian dari masyarakat Sulsel, saya kira ini sesuatu yang tidak akan laku di sini. Masyarakat sulsel itu kan progresif, selalu ingin maju,” tandasnya.

“Apa saja dinamika politik nasional, pasti langsung disikapi. Kalau harus terjadi (penundaan), maka kemungkinannya masyarakat Sulsel melakukan penentangan,” tutup Muzayyin Arif. (sumber : sulselekspres.com)